BeritaInternasionalNasional

Ijtima’ Ulama MUI Dorong Pemerintah Prakarsai Bantuan Militer untuk Palestina

BANGKA – Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII mendorong Pemerintah RI untuk memprakarsai bantuan militer bersama negara-negara lain untuk mendukung Palestina dalam menghentikan kekejaman zionis Israel.

“Memperhatikan kondisi pembantaian massal yang sangat biadab dan genosida yang terang benderang di Gaza Palestina, maka Pemerintah Indonesia harus memprakarsai bantuan militer bersama negara-negara lain, terutama negara-negara Islam (OKI) untuk menghentikan kekejaman dan kebiadaban Zionis Israel,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh dalam keterangannya, Jumat (31/05/2024).

Niam mengatakan, dukungan Pemerintah RI terhadap Palestina harus diwujudkan, karena Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka agresi dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Kemudian, katanya, umat Islam wajib berjihad untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan bangsa. Dalam situasi damai, implementasi jihad, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara adalah dengan melakukan berbagai aktivitas kebaikan dengan bersungguh-sungguh dan berkelanjutan demi meninggikan agama Allah.

“Dalam situasi perang, jihad bermakna kewajiban Muslim dan Muslimat untuk mengangkat senjata guna mempertahankan kedaulatan negara,” ucapnya.

Untuk itu, Niam menyatakan negara atau pihak yang melakukan agresi, genosida dan/atau penjajahan atas suatu bangsa adalah merupakan pengingkaran dan pengkhianatan terhadap komitmen keislaman, komitmen kemerdekaan serta bertentangan dengan konstitusi dan hukum internasional.

Menurutnya, setiap warga negara wajib mewujudkan kemerdekaan dan menentang segala bentuk penjajahan, serta wajib mendukung upaya bangsa lain mewujudkan kemerdekaan, seperti mendukung perjuangan bangsa Palestina mewujudkan kemerdekaan melawan penjajahan Israel.

“Negara wajib menghentikan kerja sama, baik langsung maupun tidak langsung, dengan negara agresor atau penjajah, serta memberikan sanksi kepada pihak yang secara nyata atau sembunyi-sembunyi mendukung, bersimpati, dan bekerja sama dengan penjajah,” katanya menegaskan.

Untuk itu, Niam menyatakan MUI sebagai payung besar ulama dan umat Islam Indonesia menjadi pelopor perdamaian dan kemerdekaan setiap bangsa yang masih dijajah, terutama Negara Palestina. Pihaknya juga akan menindaklanjuti upaya-upaya dialog antar ulama dan tokoh lintas agama di negara-negara di dunia.

Laporan: Infokom MUI

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

BeritaInternasional

Prof Din Syamsuddin: Atlet Indonesia Diminta Tolak Tanding Lawan Israel di Olimpiade Paris

JAKARTA – Aksi Solidarity Day menolak keikutsertaan Israel pada ajang Olimpiade Paris 2024...

BeritaInternasionalNasional

KITA Palestina dan WIZ bersama Mitra Lokal Gaza Buka Layanan Dapur Umum untuk Warga Pengungsi

GAZA – Dalam rangka menyambut momen Muharram, Komite Solidaritas (KITA) Palestina dan...

BeritaInternasionalNasional

Aksi Sport Solidarity Day, Ustadz Zaitun Rasmin: Tolak Negara Penjajah Israel Ikut Jadi Peserta Olimpiade Paris 2024

JAKARTA – Olimpiade Paris 2024 yang seharusnya menjunjung tinggi sportivitas dan solidaritas,...

BeritaInternasionalNasional

Ribuan Massa Aksi Sport Solidarity Day Serukan Penolakan Israel Ikut Olimpiade Paris 2024

JAKARTA – Ribuan Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina...