JAKARTA – Adara Relief Internasional bersama MPR RI mengadakan Focus Grup Discussion (FGD) dengan tema “Langkah Strategis dan Taktis Indonesia untuk Gaza”. FGD dihelat di Gedung MPR RI, Jum’at (27/9/24).
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dalam paparannya menegaskan ulang tentang konstitusi Indonesia yang tidak mengakui penjajahan di muka bumi.
Menurutnya pemerintah Indonesia mendatang tetap perlu diingatkan tentang hal tersebut.
“Pemerintah yang akan datang, yang akan dilantik, tetap harus diingatkan bahwa Indonesia terikat dengan konstitusi. Indonesia menolak penjajahan Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina,” ungkapnya.
Selain itu pemerintah juga perlu diingatkan agar semakin mengoptimalkan peran strategisnya di kancah internasional.
“Bersama Indonesia ada ASEAN, ada OKI, dll. Jadi, Indonesia tidak sendiri. Pemerintah mendatang harus diingatkan agar mengoptimalkan peran strategisnya untuk mendukung Palestina sebagai upaya menjaga perdamaian dunia,” imbuhnya.
Prof. Din Syamsuddin selaku Ketua Komite Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) mengatakan bahwa dukungan internasional semakin besar.
“Dukungan internasional begitu besar. Namun potensi itu jangan berhenti sebatas potensi. Yang terpenting adalah aktualisasi,” ungkapnya.
Menurutnya harus ada langkah yang lebih maju lagi agar gagasan-gagasan perdamaian bisa terealisir.
“Harus ada enforcing untuk merealisasikan kesepakata-kesepakatan internasional. Desak, desak, desak. Pada tataran negara, harus ada yang memprakarsai. Saya berharap Indonesia menjadi salah satunya,” tegasnya.
Menanggapi para narasumber, Ustadz Zaitun menyatakan bahwa perlu ada pembicaraan yang lebih serius kepada pemerintah untuk mengirimkan bantuan militer.
“Rekomendasi pengiriman bantuan militer sudah kuat sekali. Karena berdasarkan konsensus ijtima ulama anggota komisi fatwa di Bangka Belitung,” terangnya.
“Maksudnya bukan Indonesia sendirian. Tapi bagaimana Indonesia mengajak negara-negara lain,” lanjutnya.
Ustadz Zaitun juga menyampaikan usulan yang berkaitan dengan penyaluran bantuan. Menurutnya perlu ada koordinasi yang baik antar lembaga kemanusiaan bersama pemerintah.
“Pengalaman kami ikut mengantarkan bantuan ke Yordania beberapa waktu yang lalu bersama beberapa lembaga kemanusiaan, hasilnya sangat bagus dengan bantuan Kementerian Luar Negeri. Hal seperti ini perlu dilakukan kedepannya,” ungkapnya.
Ustadz Zaitun juga mengusulkan agar aksi-aksi bela Palestina didukung dan diinisiasi oleh lembaga lembaga negara.
“Sebetulnya Indonesia termasuk yang terdepan dalam aksi bela Palestina, tapi hanya oleh ormas-ormas dan NGO. Perlu ada aksi besar-besaran yang diinisiasi oleh lembaga-lembaga negara seperti DPR, MPR, dan Kementerian Luar Negeri,” pungkasnya.
Selain Hidayat Nur Wahid dan Prof. Din Syamsuddin, hadir pula Maryam Rachmayani (Direktur Adara), Prof. Sudarnoto (MUI Pusat), Usman Hamid (Direktur Amnesti Internasional) sebagai narasumber.
Adara Relief International merupakan lembaga filantropi yang berdiri sejak tahun 2008 dan fokus untuk membela perempuan dan anak-anak Palestina.
Dalam FGD ini Adara juga mengundang MUI, berbagai ormas Islam, serta berbagai lembaga kemanusiaan yang aktif menyuarakan pembelaan untuk Palestina.
Laporan: Media UZR
Leave a comment