Kelaparan sebagai Senjata Genosida di Gaza: Ini Kesaksian dan Buktinya

Otoritas pendudukan Israel telah memberlakukan blokade yang mencekik dan menyeluruh di Jalur Gaza, termasuk penutupan penyeberangan serta pencegahan masuknya makanan, obat-obatan, dan bantuan kemanusiaan. Tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional.

Kebijakan kelaparan digunakan secara sengaja sebagai senjata perang, di samping pembunuhan massal dan penghancuran sistematis infrastruktur sipil penting. Semua ini adalah bagian dari genosida terbesar, paling sistematis, dan paling terang-terangan yang menargetkan rakyat Palestina.

Sejak 8 Oktober 2023 hingga kini, otoritas pendudukan terus melakukan kejahatan kompleks ini secara sengaja dan berantai. Mereka mengabaikan semua hukum dan norma internasional, menggunakan kelaparan dan perampasan air sebagai alat hukuman kolektif untuk menundukkan warga sipil, memaksa mereka menuju pengungsian paksa atau kematian perlahan.

Para pemimpin pendudukan telah secara eksplisit menyatakan niat mereka untuk menggunakan kelaparan sebagai alat perang sejak hari-hari pertama agresi. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galant, pada 9 Oktober 2023 menyatakan: “Kami memberlakukan blokade total di Gaza. Tidak ada listrik, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada gas. Semuanya ditutup. Kami memerangi hewan manusia dan kami bertindak sesuai dengan itu.”

Pernyataan ini hanya dapat dipahami sebagai pengakuan resmi dan langsung atas niat kriminal untuk menggunakan blokade dan kelaparan sebagai alat genosida dalam konteks perang komprehensif yang menargetkan keberadaan Palestina di Jalur Gaza.

Metode dan Dampak Kebijakan Kelaparan

Selama berbulan-bulan agresi, pasukan pendudukan menerapkan kebijakan kelaparan sebagai metode pemusnahan bertahap. Mereka mencegah masuknya pasokan makanan, mengebom sumber makanan, dan menargetkan dapur umum serta bank makanan. Akibatnya, terjadi peningkatan tajam tingkat kelaparan dan kematian akibat stres dan malnutrisi.

Kriteria Deklarasi Kelaparan Organisasi internasional mensyaratkan terpenuhinya tiga kondisi untuk menyatakan suatu wilayah mengalami kelaparan:

• Setidaknya 20% populasi menghadapi kelaparan parah.
• 30% anak mengalami wasting akut.
• Angka kematian setidaknya satu per 10.000 orang dewasa per hari, atau dua per anak.

Indikasi dari Gaza menunjukkan bahwa semua kondisi tersebut telah terpenuhi sejak awal 2024.

Pertama: Latar Belakang dan Konteks

Sejak 2006, Gaza mengalami blokade Israel yang melumpuhkan perekonomian. Pengangguran melampaui 45%, bahkan 67% di kalangan pemuda dan lulusan universitas. Sebagian besar keluarga hidup dari bantuan kemanusiaan.

Namun, agresi yang dimulai 7 Oktober 2023 membawa kehancuran yang lebih sistematis. Israel menutup penyeberangan, mencegah masuknya makanan, menargetkan toko roti, gudang, pasar, dan dapur umum. Laut ditutup dan nelayan diserang. Infrastruktur kesehatan juga menjadi sasaran.

Kedua: Tahapan Kelaparan

1. Penutupan Total (Mulai 7 Oktober 2023): Semua penyeberangan ditutup, dan pasokan makanan, air, serta bahan bakar dihentikan. Dehidrasi meluas.
2. Serangan Darat dan Isolasi Wilayah (Akhir Oktober 2023): Wilayah utara dan tengah Gaza terisolasi dari selatan. Wilayah terpencil mengalami kelaparan ekstrem.
3. Pembukaan Sebagian (21 Oktober 2023): 20 truk bantuan masuk melalui Rafah, namun hanya memenuhi 5% kebutuhan. Selama gencatan senjata November, bantuan difokuskan ke selatan.
4. Melanjutkan Agresi (Desember 2023): Kelaparan makin parah di Gaza utara. Warga mulai makan dedaunan dan pakan ternak. Pasukan Israel menarget pertanian dan “gubuk makanan.”
5. Pembantaian Tepung: Truk tepung dijadikan alat jebakan di titik kumpul seperti bundaran Kuwait dan Nabulsi. Ribuan orang ditembaki saat mengantre bantuan.
6. Pelonggaran Sebagian (Paruh Kedua 2024): Bantuan masuk kembali setelah gencatan senjata Januari 2025, namun hanya mencakup 30% kebutuhan harian.
7. Pengetatan Total (2 Maret 2025): Penyeberangan kembali ditutup total.

Pembantaian Titik Bantuan (Mei–Juli 2025)

Israel menyalurkan bantuan melalui “Organisasi Kemanusiaan Gaza”. Namun titik-titik distribusi justru menjadi lokasi pembantaian massal. Hingga 19 Juli 2025, tercatat 1.021 kematian dan lebih dari 6.511 luka-luka.

Ketiga: Angka dan Indikator hingga Juli 2025

• 111 kematian akibat kelaparan (sebagian besar anak-anak).
• 2,3 juta orang tanpa akses makanan, air, dan obat.
• 42 bank makanan, 57 pusat distribusi makanan, dan 121 konvoi bantuan menjadi sasaran.
• 650 ribu anak terancam meninggal karena kelaparan.
• 12.500 pasien kanker dan 60.000 ibu hamil dalam risiko ekstrem.
• Menurut klasifikasi IPC:
  • 1,95 juta (93%) dalam krisis pangan parah.
  • 495.000 (22%) mengalami kelaparan ekstrem.
  • 1 juta (54%) dalam kondisi darurat pangan.
• Menurut UNICEF:
  • 71.000 anak alami malnutrisi akut.
  • 17.000 ibu menyusui atau hamil butuh intervensi gizi.
• UNRWA: Dari 74.000 anak yang disaring, 5.500 alami malnutrisi akut global, dan 800 lebih alami malnutrisi akut berat.

Keempat: Dimensi Hukum

• Kelaparan sistematis Israel adalah kejahatan perang (Pasal 8 Statuta Roma).
• Pelanggaran berat terhadap Pasal 54, 55, dan 56 Konvensi Jenewa Keempat.
• Melanggar Pasal II Konvensi Genosida 1948, menjadi bukti kejahatan genosida.

Kelima: Bukti dan Kesaksian

• Laporan resmi PBB, WFP, OCHA, dan pelapor khusus menyebut Gaza mengalami krisis kelaparan terburuk.
• Kesaksian dokter dan keluarga korban membuktikan kematian akibat dehidrasi dan malnutrisi.
• Foto, dokumen, dan laporan terverifikasi tentang penghancuran gudang makanan dan toko roti.
• Bukti penghalangan bantuan dan penolakan pembukaan koridor kemanusiaan.
• Target pembunuhan terhadap aparat pendistribusi bantuan.

Keenam: Rekomendasi dan Tindakan yang Diperlukan

• Akhiri blokade dan penggunaan kelaparan sebagai senjata.
• Buka semua penyeberangan secara permanen.
• Ajukan tuntutan ke Mahkamah Pidana Internasional.
• Libatkan pengawasan independen untuk distribusi bantuan.
• Perluas investigasi PBB soal genosida.
• Kirim misi medis dan pangan internasional segera.
• Gelar sidang darurat PBB untuk hentikan kebijakan kelaparan.
• Dukung kampanye akuntabilitas hukum dari organisasi HAM.
• Tekan media internasional untuk akses jurnalis ke Gaza.
• Mobilisasi serikat, komunitas, dan opini publik global.
• Lawan narasi Israel dan hadirkan dokumentasi kredibel.

Sumber: Palinfo