DEIR BALAH – Hamas mengumumkan pembubaran badan yang selama hampir dua dekade mengelola pemerintahan di Jalur Gaza. Langkah ini membuka jalan bagi pembentukan komite teknokrat Palestina yang akan menangani administrasi sipil sehari-hari di wilayah yang porak-poranda akibat genosida dan blokade tersebut.
Keputusan yang diumumkan pada Senin (6/7) menjadi perubahan politik yang signifikan bagi Hamas yang telah memerintah Gaza sejak tahun 2007, setelah memenangkan pemilu legislatif Palestina pada tahun sebelumnya.
Sejak gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat pada Oktober tahun lalu, Hamas berulang kali menyatakan kesediaannya untuk mundur dari pengelolaan pemerintahan sipil. Namun, persoalan mengenai pelucutan senjata kelompok tersebut hingga kini masih belum menemukan titik temu.
Dalam konferensi pers di Kota Gaza, Direktur Kantor Media Pemerintah Hamas, Ismail Al-Thawabta mengatakan kepala Komite Darurat Pemerintahan telah mengundurkan diri dan badan tersebut resmi dibubarkan.
Menurutnya, langkah itu merupakan bukti keseriusan dalam melaksanakan kesepakatan yang telah disetujui serta mempermudah proses transisi administrasi menuju Komite Nasional Administrasi Gaza.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis Kantor Media Pemerintah Gaza, Ketua Komite Darurat Pemerintah, Mohammed al-Farra memutuskan mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sekaligus mengumumkan pembubaran Komite Darurat Pemerintah.
Keputusan itu disebut sebagai bukti keseriusan Hamas dalam melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai dan mempermudah proses transisi administrasi pemerintahan.
Seorang pejabat Hamas mengatakan kelompoknya berharap National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) atau Komite Nasional Administrasi Gaza dapat segera memasuki Jalur Gaza. Komite tersebut diproyeksikan menjadi badan yang mengawasi pemerintahan sipil Gaza di bawah rencana yang didukung Amerika Serikat untuk mengakhiri perang Israel di wilayah Palestina.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan langkah terbaru ini menunjukkan bahwa Hamas tidak lagi memegang kendali pemerintahan sipil di Jalur Gaza.
“Hamas telah mengambil langkah baru dengan tidak lagi bertanggung jawab atas pemerintahan Jalur Gaza, demi menghilangkan berbagai dalih yang digunakan penjajah, yang terus melanjutkan tuduhan, agresi dan perang pemusnahan,” kata Qassem kepada AFP.
Ia menambahkan, Hamas berharap NCAG dapat segera memasuki Gaza dan menegaskan kesiapan kelompok tersebut untuk menyerahkan tanggung jawab pemerintahan kepada komite itu agar menjalankan tugasnya dengan baik.
Reporter Al Jazeera di Kota Gaza, Hani Mahmoud, menyebut pengumuman Hamas sebagai langkah yang memiliki arti penting secara politik.
Menurutnya, keputusan tersebut dipandang sebagai bagian dari konsesi Hamas untuk mendorong kemajuan negosiasi serta membuka jalan bagi komite teknokrat memasuki Gaza dan mengambil alih tanggung jawab administrasi setelah berbulan-bulan terjadi kekosongan pemerintahan.
Meski demikian, Mahmoud menegaskan langkah ini bukan berarti Hamas melepaskan peran politik maupun militernya di Jalur Gaza, melainkan hanya mundur dari pengelolaan langsung pemerintahan sipil.
Komite Nasional Siap Mengambil Alih
Sesuai rencana yang didukung AS, Hamas akan menyerahkan pengawasan pemerintahan kepada Komite Nasional Administrasi Gaza, sebuah badan beranggotakan teknokrat Palestina.
Ketua komite tersebut, Ali Shaath, mengatakan komite yang beranggotakan 15 orang siap menjalankan tugasnya segera setelah tersedia sumber daya dan kondisi yang memungkinkan.
Dalam unggahannya di Facebook, Shaath menegaskan keberhasilan komite bergantung pada: adanya satu otoritas pemerintahan; satu sistem hukum; satu kerangka acuan yang jelas; dan satu kekuatan bersenjata yang berada di bawah otoritas pemerintahan tersebut.
Ketua NCAG, Ali Shaath, menyambut baik keputusan Hamas tersebut.
“Kami menegaskan bahwa NCAG sepenuhnya siap memikul tanggung jawab nasional segera setelah sumber daya dan kemampuan yang diperlukan tersedia,” tulis Shaath melalui media sosial.
Sementara itu, Nickolay Mladenov, pejabat yang mengawasi Board of Peace for Gaza, badan yang didukung Amerika Serikat dan akan mengawasi kerja NCAG menilai keputusan Hamas semakin menegaskan pentingnya penyelesaian pembahasan peta jalan transisi.
Menurutnya, keputusan tersebut menjadi jembatan antara komitmen politik dan implementasi di lapangan. Ia menambahkan, setelah seluruh ketentuan pelaksanaan disepakati, NCAG akan dapat mulai menjalankan tanggung jawabnya.
Selama beberapa bulan terakhir, NCAG masih berkedudukan di luar Jalur Gaza. Sejumlah laporan menyebutkan komite itu belum dapat memasuki Gaza karena keberatan dari pihak Israel.
Di sisi lain, Israel tetap menolak Hamas memerintah Jalur Gaza, namun juga belum bersedia menyerahkan pengelolaan wilayah tersebut secara langsung kepada Otoritas Palestina yang saat ini menguasai Tepi Barat yang diduduki.
Hamas menyebutkan Israel berulang kali melanggar gencatan senjata dan tidak menjalankan bagian dari kesepakatan, termasuk penarikan pasukan Israel dari Gaza setelah Hamas meletakkan senjata.
Jalur Gaza sendiri masih berada dalam kondisi hancur lebih dari dua setengah tahun setelah genosida Israel sejak 7 Oktober 2023.
Sumber: Al Jazeera
Leave a comment